Foto: Andhika PrasetiaJakarta –
Sri Mulyani Kumpul Bareng Menkeu ASEAN Bahas Respons Kebijakan Tarif Trump
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bareng Menkeu negara-negara ASEAN berkumpul membahas kebijakan tarif resiprokal yang dipraktekkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pembicaraan itu berjalan dikala Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN di bawah keketuaan Malaysia.
“Retreat Menteri Keuangan membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal Liberation Day – Presiden Trump ke lebih dari 60 negara teman jualan yang memiliki surplus atau yang dianggap mempergunakan pasar Amerika Serikat secara tidak adil,” katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (11/4/2025).
Sri Mulyani menyampaikan tarif resiprokal yang dipraktekkan Trump meruntuhkan tata cara jual beli dunia berbasis hukum (rule based system), menyerupai World Trade Organization (WTO) dan Bretton Wood Institutions.
“Sistem yang bekerjsama diciptakan sendiri oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II untuk bikin perkembangan ekonomi bersama, tetapi mengakibatkan relokasi pabrik/manufaktur keluar Amerika Serikat dan bikin pengangguran,” tutur Sri Mulyani.
| Baca juga: RI Sudah Kirim Surat ke Trump, Minta Pertemuan Nego Tarif |
Dengan kebijakan AS itu, kata Sri Mulyani, setiap negara mesti atau dipaksa menjalankan perundingan eksklusif bilateral dengan AS. China menentukan menjalankan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang lalu dibalas lagi oleh AS dengan mengoptimalkan tarif jualan hingga 125%.
“Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global. Diperkirakan akan mengakibatkan pelemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global,” ujar Sri Mulyani.
Dalam konferensi itu, seluruh Menkeu ASEAN menerangkan keadaan ekonomi terkini akhir kebijakan Trump, tergolong langkah menanggulangi dan memitigasi risiko, serta upaya perundingan dengan AS. ASEAN dengan ukuran ekonomi meraih US$ 3 triliun dan populasi di atas 650 juta penduduk disebut memiliki potensi untuk kian melakukan pekerjaan sama akrab mempertahankan dan memperkuat ekonomi regional.
Indonesia sendiri terus memperkuat ketahanan ekonomi dengan langkah deregulasi dan menetralisir hambatan jual beli dan investasi dalam negeri, sekaligus menjalankan upaya diplomasi dan perundingan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan bareng dunia.
“Ini ialah mandat konstitusi, di mana Indonesia mesti turut serta ikut mempertahankan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menekankan bahwa tim Kabinet Merah Putih sudah mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk merencanakan banyak sekali langkah menghadapi guncangan global tersebut.
tarif balas dendamsri mulyanimenkeu aseankebijakan perdagangandonald trump
