Foto: Agus Pambagio (Foto: Ari Saputra/)Jakarta –
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menganggap prestasi atas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kementerian dan forum (K/L) tidak akan memiliki nilai bila prosesnya ditempuh secara kotor. Misalnya adanya transaksi dikala audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Agus, aneka macam permasalahan yang timbul terkait dengan penyelewengan kewenangan oleh forum investigasi keuangan tersebut sudah menggerus akidah publik, sehingga integritasnya dikala ini sungguh diragukan.
“Harusnya opini BPK itu tidak sanggup lagi dijadikan contoh bahwa pengelolaan keuangan kawasan itu benar atau tidak. Kan audit nya oleh oknum diselewengkan, padahal tata kelolanya jelas, namun kan penulisannya diselewengkan, sehingga orang di branding seenaknya,” ujar Agus, dalam pemberitahuan tertulis Minggu (9/6/2024).
“Saya pasti ga asal ngomong lah bukti di pengadilan pun begitu, ujungnya kan duit lagi,” sambungnya.
| Baca juga: Pakar Bagikan Langkah Tepat Lawan Kejahatan Karbon, Apa Saja? |
Agus mengungkapkan demikian pula prestasi atas pengelolaan keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sejumlah institusi sanggup dianggap tidak akan bernilai baik bila dalam penilaian opini oleh BPK masih dilaksanakan secara transaksional, alias diperjual belikan para oknum.
“Sebelum saya jawab lagi, anda yakin BPK? Mau WDP, WTP atau apa kan sanggup tertuntaskan dengan bayar kan?,” kata Agus.
“Ya kan ujung-ujungnya duit. Kalau saya sudah sangsi lagi. Lihat saja nanti hasil auditnya, pemeriksaannya,” lanjutnya.
Agus menyebut dirinya mengatakan sesuai dengan fakta pengadilan soal perdagangan WTP. Sebagai contoh, soal nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 40 persen menguap begitu saja, layak disangka ada keterlibatan oknum BPK di dalamnya.
Kondisi demikian, lanjut Agus, terjadi karena BPK lebih banyak di isi oleh orang-orang berlatar belakang politik, bukan orang-orang yang independen.
| Baca juga: Agus Pambagio: Nilai Ekonomi Karbon Harus Diatur demi Kepentingan RI |
“Kan sudah terbukti di pengadilan, terus apa yang kita harapkan? Memang kita masih yakin terhadap audit-audit alasannya merupakan buktinya udah nggak karuan kan,” ungkap Agus.
Diketahui, fakta adanya perdagangan opini WTP pun terungkap dalam pembacaan pemberitahuan program investigasi (BAP) anak buah Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto di persidangan.
Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat RI Kamrussamad pun meminta digelar penilaian menyeluruh terhadap BPK RI.
“Perlu dilaksanakan Evaluasi menyeluruh terhadap prosedur investigasi oleh auditor ke entitas obyek pemeriksaan. Mulai dari rekruitmen anggota BPK RI, Sistem Pendidikan Auditor, SOP investigasi entitas obyek, prosedur pengawasan internal,” kata Kamrussamad.
agus pambagio
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya
