
Jakarta –
Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara. Kabarnya, planning pembentukan Badan Penerimaan Negara belum dapat terwujud.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan hingga ketika ini Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan. Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan diperintahkan mengelola penerimaan negara.
Maka dari itu ia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di permulaan masa jabatannya.
“Ya aku kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk diperintahkan dalam penerimaan negara aku kira masih akan tetap begitu. Ya aku kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara),” ungkap Suharso dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).
Ketika ditanya apakah instansinya selaku perancang induk penyusunan rencana nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri gres yang mau ditunjuk Prabowo nanti. “Nanti tanya sama menteri yang gres ya,” katanya singkat.
Menko Perekonomian Airlangga juga buka bunyi soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, alasannya yaitu memang Sri Mulyani sudah diberika 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.
Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan yang lain yaitu Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.
“Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3,” beber Airlangga di kawasan yang sama.
Kabarnya, Badan Penerimaan Negara tak jadi dibikin alasannya yaitu Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan kabinet Prabowo menolak planning tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo.
Sri Mulyani sendiri sudah menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali menolong Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.
Selama ini penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai memang berada di bawah kontrol Kementerian Keuangan.
“Yang terang bakal tertunda entah hingga kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak baiklah pemisahan tersebut,” ungkap Dradjad ketika dihubungi .
Sebelumnya, ketika diundang ke tempat tinggal Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat menampilkan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Menurut Sri Mulyani tidak ada planning pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan ia memastikan Kementerian Keuangan yaitu satu.
“Nggak ada. Kemenkeu masih satu,” Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Simak Video Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono
badan penerimaan negaraprabowo subiantoairlangga hartartosuharso monoarfasri mulyani indrawati