Golkar Jatim Ajukan Soeharto Sanggup Gelar Pendekar Nasional

Golkar Jatim dalam diiskusi Soeharto satria nasional/Foto: Istimewa
Surabaya –

DPD Golkar Provinsi Jawa Timur (Jatim) merekomendasikan gelar satria nasional bagi Kepala Negara ke-2 RI, Soeharto. Soeharto dianggap mempunyai jasa besar dalam membangun Indonesia.

Usulan Golkar itu ditindaklanjuti dalam suatu pelatihan diskusi bareng para ahli di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Golkar Jatim, Surabaya. Sekjen DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Daerah Golkar Jatim M Sarmuji yg mengikuti secara online menyampaikan, telah sepantasnya Soeharto menjadi satria nasional.

“Pak Soeharto yakni bapak pembangunan Indonesia. Jasa-jasanya dan dedikasinya membangun Indonesia sungguh luar biasa, sudah sepantasnya diberikan gelar satria nasional,” kata Sarmuji, Kamis (7/11/2024).

Hadir dalam diskusi ini, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, Prof Dr Setya Yuwana Sudikan dan Penyuluh Sosial Pakar Madya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Tri Wiyanto yg berkesempatan menampilkan paparan secara online.

Tri Wiyanto menyampaikan, planning pengusulan Soeharto selaku satria nasional pernah diajukan dari Jawa Tengah pada 2010. Berdasarkan Data Kementerian Sosial Tahun 2010, Jenderal Soeharto pernah dianjurkan selaku Pahlawan Nasional dengan nomor surat 466/18516 Tanggal 17 September 2010.

“Berdasarkan pertimbangan Tim Peneliti, Pengkaji, Gelar Pahlawan (TP2GP) masa bakti 2010, H.M Soeharto dinyatakan menyanggupi syarat bagi dianjurkan selaku satria nasional,” ungkap Tri Wiyanto.

Alasan tawaran tersebut alasannya Soeharto mengantongi rekam jejak selaku pemimpin perebutan senjata Jepang 1945 di Yogyakarta dan pemimpin serangan lazim 1 Maret 1949 selama enam jam di Yogyakarta.

Soeharto juga pernah memimpin Brigade Mataram di Sulawesi Selatan dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz, pernah menjadi Panglima Komando Trikora dalam rangka pembebasan Irian Barat, berperan dalam penumpasan pemberontakan G30S/PKI.

“Beliau juga Presiden RI selama 32 tahun dan telah sukses melaksanakan pembangunan lewat tahap planning pembangunan lima tahun atau Repelita,” bebernya.

Antara lain dalam bidang swasembada pangan, keluarga berencana, wajib mencar ilmu serta menumbuhkan stabilitas nasional. Oleh MPR, Soeharto bahkan diberi gelar Bapak Pembangunan Nasional atau Bapak Pembangunan Indonesia.

Lalu di masa Mensos Salim Segaf Al Jufri di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tawaran itu kembali timbul lewat Dewan Gelar dan Dewan Tanda Jasa Nasional pada tahun 2010, yakni sehabis lewat proses TP2GP dan dinyatakan menyanggupi syarat.

Mensos kemudian merekomendasikan terhadap presiden menurut Surat Sekretaris Militer Kepala Negara tanggal 9 November 2010. Namun dikala itu tidak diperhitungkan buat dianugerahi gelar satria nasional. Karena pada dikala itu, Soeharto dinilai masih terlalu dini menerima gelar, sehingga membutuhkan pengendapan atau waktu yg lebih usang lagi buat memutuskan jasa-jasanya.

“Kendati secara teknis telah menyanggupi syarat untuk menerima gelar tersebut. Artinya, memang dikehendaki kehati-hatian keterangan, dari penduduk alasannya pada dikala itu dia gres wafat, sehingga dikehendaki informasi-informasi yg mesti ditangani bertahun-tahun ke depan,” ungkapnya.

Pada tahun 2015, Soeharto kembali dianjurkan menjangkau gelar Pahlawan Nasional oleh Mensos lewat Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan melanjutkan tawaran tahun 2010.

Tetapi, menurut Surat Sekretaris Militer Presiden tanggal 4 November 2015, Soeharto tidak diperhitungkan menerima anugerah itu alasannya masih membutuhkan waktu dan pengendapan biar tidak memunculkan polemik di masyarakat.

“Saya pikir mungkin sehabis jangka waktu sekian lama, saya pikir buat dianjurkan kembali, kiranya nanti sanggup surat dari rekomendasi gubernur ke menteri sosial,” katanya.

Tetapi dengan dicabutnya Ketetapan (TAP) MPR, mantan Kepala Negara Soeharto mempunyai kans yg sungguh besar untuk menjadi satria nasional.

“Kami senantiasa regulator sosial akan sungguh terbuka dan mendukung setiap tawaran baik yg diajukan oleh masyarakat, oleh individual baik organisasi, instansi apapun, artinya terkait pengusulan dia nanti jikalau secara kajian menyanggupi syarat, kementerian sosial akan meneruskan terhadap presiden,” jelasnya.

Prof Dr Setya Yuwona yang datang eksklusif selaku narasumber mengungkapkan optimisme.

“Saya beberapa hari kemudian mendengar dan membaca di aneka jenis media, apakah itu media mainstream atau media sosial, wacana putusan perundang-undangan terhadap tiga mantan Kepala Negara RI. Kepala Negara Soekarno, Kepala Negara Soeharto dan Gus Dur. Kita lihat bagaimana hukum yg dicabut,” kata Prof Yuwono.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa selama memimpin bangsa ini, Soeharto sudah launching empat pilar jadwal pembangunan.

Keteladanan Presiden Soeharto antara yang lain selaku pelopor ide-ide besar, serius mengelola duduk masalah pangan dan pertanian di Indonesia, melaksanakan pembangunan secara terencana, pemimpin yang berkarakter tegas.

“Ini pada ulang tahun ke-100 Pak Harto, Pak Anies Baswedan menyampaikan bahwa Pak Harto itu yakni sosok Pendekar Nasional yg mempunyai kematangan jiwa dan mental yg luar biasa,” kata Prof Yuwono.

Soeharto juga dinilai mempunyai ketenangan dalam menghadapi suasana apapun. “Wajahnya kebapakan, mengayomi, nuansanya membangun perasaan persatuan. Maka dari itu, toleransi dijunjung sungguh tinggi oleh Bapak Presiden Soeharto,” ujarnya.

Di segi yang lain, ia sudah meninggalkan jejak aneka jenis jadwal yang mempunyai efek bagi masyarakat. Pada bidang pendidikan yakni pembangunan SD Inpres dan pembangunan akademi tinggi menyerupai UNS dan ISI Solo. Dalam bidang kesehatan, Soeharto membangun puskesmas di tingkat kecamatan maupun desa.

“Pak Yudi Kristiadi juga menyampaikan, bahwa Soeharto itu yakni pemimpin yg serius dalam memakmurkan masyarakat, berbagi jasa besar dalam bidang ideologi pembangunan, kemajuan jadwal pembangunan lima tahun dan seterusnya,” ujarnya

Prof Yuwana bahkan menyaksikan suatu fenomena, penduduk kerap kali merindukan lagi kepemimpinan Soeharto. Terutama penduduk pedesaan. Alim Markus, yang juga disebut Prof Yuwana selaku kepanjangan tangan Soeharto, ikut mendukung jadwal penguatan industri dalam negeri.