Jakarta – Pemerintah di ketika ini selalu menggeber industri hijau bagi mendukung pembangunan ekonomi yg berkelanjutan. Kementerian Perindustrian menyebut, industri perlu mempergunakan penemuan teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga sanggup berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Dengan konsentrasi pada sasaran tersebut, diperlukan terciptanya pengembangan ekosistem yg bisa menopang perkembangan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Kepala Negara, merupakan pentingnya merealisasikan swasembada energi selaku langkah strategis bagi menentukan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).
Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hayati dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna mempertahankan sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian pengaruh lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.
“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI mesti selalu memamerkan donasi aktual dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang sudah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada aktivitas Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta sementara waktu dulu.
| Baca juga: Kemenperin Mau Kaji Ulang Anggaran TKDN |
Pada peluang yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berkonsentrasi pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan berharga buat masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Baku Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi sanggup diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.
Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang selaku salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas susukan pasar jasa layanan yg dimiliki sehingga kian dipahami dan berkontribusi dalam mengembangkan industri berkelanjutan.
“BBSPJPPI selalu berbagi penemuan layanan, menjalin kemitraan strategis dengan banyak sekali pihak, menentukan persyaratan mutu layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beraneka ragam aktivitas penawaran khusus efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.
Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yg diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta selaku exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri terhadap hadirin dan exhibitor yang lain dengan rancangan booth yg berkonsentrasi pada layanan penting dan menjadi keperluan sektor industri yg bergerak di bidang energi.
Adapun beraneka ragam layanan jasa yang dipersiapkan BBSPJPPI, antara yang lain yaitu audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Pembuktian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta pemasaran produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).
“Menjadi exhibitor pada banyak sekali ajang minggu raya bergengsi menyerupai Electricity Connect 2024 ini yaitu langkah strategis dalam membuka susukan potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diperlukan sanggup menjadi platform yg efektif buat menunjukkan keistimewaan dan melejitkan donasi BBSPJPPI terhadap industri,” pungkas Sidik.industri hijaupertumbuhan ekonomipembangunan berkelanjutankementerian perindustriantanggung jawab sosialinovasi teknologi
